Industri alas kaki nasional merupakan salah satu subsektor unggulan yang memiliki peranan besar dalam perekonomian tanah air. Industri alas kaki saat ini memiliki berbagai merek nasional yang mampu menarik minat masyarakat untuk menggunakan produk alas kaki dalam negeri. Berdasarkan Pangkalan Data Kekayaan Intelektual DJKI, untuk kategori alas kaki dengan periode perlindungan Kekayaan Intelektual Desember 2021 – Desember 2031, seluruhnya berjumlah 23.010 merek berstatus terdaftar dan dalam proses. Berbagai merek produk alas kaki tersebut juga telah memliki kualitas yang mampu bersaing dengan harga kompetitif dan dapat dijangkau masyarakat melalui berbagai online marketplace.
Kementerian Perindustrian juga berkomitmen untuk terus memperkuat peran strategisnya dalam peningkatan kompetensi, inovasi, dan standardisasi untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing industi alas kaki Indonesia melalui Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) di Sidoarjo. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa industri alas kaki yang merupakan bagian dari sektor Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki, didominasi oleh pelaku industri skala kecil dan menengah (IKM).
“Berdasarkan data BPS, jumlah industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki skala kecil tercatat berjumlah 53.333 unit usaha dengan penyerapan sebanyak 159.454 tenaga kerja. Sementara untuk skala menengah dan besar tercatat 737 unit usaha dengan penyerapan sebanyak 571.156 tenaga kerja,” ungkap Menperin dalam sambutannya pada acara Peresmian Gedung Perkantoran BPIPI di Sidoarjo (4/11).
Agus menyampaikan dengan potensi industri dalam negeri yang besar, industri alas kaki nasional juga memiliki potensi pasar lokal maupun global yang harus dimaksimalkan. Hal ini ditunjukkan dengan kinerja ekspor alas kaki nasional pada periode Januari - Agustus 2025 tercatat sebesar USD 5,16 milyar, tumbuh 11,89% dibandingkan pada periode yang sama tahun 2024 sebesar USD 4,61 milyar. Indonesia kini menempati posisi ke-6 eksportir alas kaki dunia, dimana Amerika Serikat menjadi tujuan ekspor terbesar, disusul Uni Eropa dan sejumlah negara non-tradisional yang terus berkembang.
“Optimisme juga tercermin dengan kinerja industri alas kaki yang tetap terjaga di tengah fluktuasi perkonomian global yang tidak menentu. Pada Triwulan II tahun 2025, industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki tumbuh 8,31% (y-on-y), jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12%,” terang Menperin.
Sejalan dengan kinerja positif tersebut, Agus menekankan pentingnya memperkuat optimisme terhadap prospek industri alas kaki nasional, sekaligus menunjukkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Pembangunan Gedung BPIPI
Menperin menyatakan bila pembangunan Gedung BPIPI di Kabupaten Sidoarjo merupakan langkah nyata Kemenperin dalam memajukan industri dalam negeri. Pembangunan ini, lanjut Menperin, mengedepankan fungsi BPIPI sebagai balai yang berperan dalam peningkatan kompetensi, standardisasi dan daya saing industri alas kaki Indonesia, merupakan salah satu contoh pelaksanaan kebijakan Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN) oleh Kementerian Perindustrian.
Menperin juga menyampaikan SBIN adalah cetak biru industrialisasi Indonesia menuju 2045. SBIN lahir bukan sebagai kebijakan sektoral Kementerian Perindustrian semata, melainkan sebagai strategi nasional yang berakar pada visi Presiden melalui ASTA CITA dan sejalan dengan RPJPN 2025–2045. “SBIN menempatkan industri sebagai tulang punggung perekonomian nasional, motor kemandirian, dan wahana untuk mencapai kesejahteraan rakyat,” ungkap Menperin.
“Terdapat empat kerangka strategis yang harus dipedomani agar industrialisasi dapat berjalan optimal, yaitu melalui industrialisasi berbasis sumber daya alam, pengembangan ekosistem industri, penguasaan teknologi, dan penerapan prinsip industri berkelanjutan,” jelas Menperin.
Keempat kerangka strategis tersebut, lanjut Menperin, hanya dapat berhasil apabila didukung dengan enabling factors yang kuat, seperti ketersediaan bahan baku, lahan industri strategis, logistik yang efisien, energi berkelanjutan, SDM kompeten, kolaborasi riset dan inovasi, serta regulasi yang adaptif dan kebijakan TKDN yang terintegrasi. Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga terkait, harus menjadi bagian yang integral dari upaya menghadirkan enabling factors pengembangan industri sesuai dengan tugas dan fungsi masing - masing.
Gedung BPIPI juga menerapkan implementasi Bangunan Gedung Hijau (BGH). Pembangunan Gedung BPIPI tersebut, bertujuan menciptakan bangunan yang ramah lingkungan dan manfaat berkelanjutan melalui pemanfaatan hemat energi, pengolahan limbah, kualitas udara dan pencahayaan alami. “Diharapkan gedung ini dapat memberikan manfaat optimal dengan menciptakan lingkungan kerja yang sehat, co-working space yang bersahabat, workshop yang nyaman sehingga dapat mendukung inovasi layanan publik dan meningkatkan kreativitas dalam pengembangan produk IKM alas kaki,” ujarnya.
Dari sisi peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), Agus menyampaikan bahwa Gedung BPIPI ini menggunakan Produk Dalam Negeri yang mencapai 97,84% serta realisasi Produk Ber TKDN mencapai 61,51%. “Saya berharap, semangat untuk melaksanakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri secara konsisten juga dapat dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Daerah serta Kementerian/Lembaga lainnya,” tambah Agus.
Menperin juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, selaku mitra BPIPI yang senantiasa berkontribusi menjadi katalis pertumbuhan industri alas kaki di Pulau Jawa maupun luar Jawa. “Jawa Timur menjadi jangkar penting dalam ekosistem alas kaki nasional. Hal ini tercermin dari capaian Pendapatan Domestik Bruto (PDRB) Jawa Timur yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional, ” jelas Menperin.
Agus berharap keberadaan BPIPI harus dapat membuat para pelaku industri menghasilkan produk yang berkualitas, inovatif, dan berorientasi ekspor guna memperkuat posisi Indonesia tidak hanya sebagai salah satu pusat produksi, namun pemain utama eksportir produk alas kaki dunia. “BPIPI menjadi sebuah legacy serta contoh penerapan Kemenperin Incorporated. Untuk itu saya mendorong satuan kerja di lingkungan Kemenperin dapat berkolaborasi serta memanfaatkan gedung dan fasilitasi BPIPI secara efektif,” pungkas Agus.
“Saya harap BPIPI mampu menjadi salah satu pemain kunci dalam pemberdayaan IKM alas kaki nasional agar lebih kompetitif dan berdaya saing tinggi,” tutup Menperin.
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka, Reni Yanita, mengungkapkan pada kesempatan yang sama, bahwa proses pembangunan gedung perkantoran BPIPI yang dimulai sejak bulan Agustus 2024 sampai bulan September 2025 telah berjalan dengan baik dan lancar, serta dapat selesai lebih cepat.
“Dengan total luas lahan seluas 14.044 meter persegi, Gedung BPIPI saat ini dalam proses pemenuhan persyaratan sertifikat laik fungsi (SLF) dan penghitungan penentuan Gedung Bangunan Hijau (GBH) dalam kurun waktu sekurangnya 6 bulan kedepan,” jelas Dirjen IKMA dalam laporannya.
Dirjen IKMA juga menjabarkan capaian BPIPI yang telah lahir sejak tahun 2003 atas kolaborasi Kemenperin, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dan Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO) dengan nama Indonesia Footwear Service Center (IFSC) di Tanggulangin, Sidoarjo.
“BPIPI hingga tahun 2025 telah melakukan pendampingan kepada lebih dari 13.000 SDM alas kaki dimana 3.608 orang adalah pengusaha IKM dan 9.396 adalah tenaga kerja terampil industri yang tersebar di seluruh sentra potensi industri di Indonesia,” jelasnya.
“Program BPIPI juga secara konsisten dijalankan dan berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk sentra industri, kampus, komunitas kreatif, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota,” imbuh Reni.
Dirjen IKMA menjelaskan, dengan adanya gedung baru Perkantoran BPIPI, kami semakin optimis bahwa BPIPI akan memberikan inovasi layanan publik yang ditunjang melalui enam layanan utama yaitu pendampingan teknis IKM alas kaki, pendampingan sistem mutu, pengujian alas kaki, inkubator bisnis, Indonesia Footwear Network dan sertifikasi profesi.
“Layanan BPIPI yang kami sebutkan merupakan bagian yang inklusif dari rencana implementasi SBIN yang digagas oleh Bapak Menteri Perindustrian, BPIPI hadir sebagai enabler factors industri alas kaki tanah air untuk pengembangan inovasi & standarisasi produk, peningkatan kompetensi SDM Industri serta pengembangan jejaring ekositem alas kaki nasional,” pungkasnya.
Dalam rangkaian peresmian gedung perkantoran BPIPI juga dilaksanakan kegiatan sosialisasi Kredit Industri Padat Karya (KIPK), pendampingan teknis pembuatan sandal, fit & wear test sepatu, interactive coaching clinic, cuci sepatu gratis, tour de BPIPI dan bantuan sepatu sekolah kepada siswa kelas VI SDN Wilayut.
Demikian siaran pers ini untuk disebarluaskan.
